Teknologi Pembangunan Masyarakat Pedesaan: Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDes

Cara Pendirian BUMDes:

1. Pendirian BUMDes berdasar pada Perda Kabupaten

2. Diatur berdasarkan Perdes

3. Satu Desa, hanya terdapat satu BUMDes

4. Pemkab memfasilitasi pendirian BUMDes

5. BUMDes dapat didirikan dalam bentuk Usaha Bersama (UB) atau bentuk lainnya, tetapi bukan Koperasi, PT, Badan Usaha Milik Daerah, CV, UD atau lembaga keuangan (BPR).

Empat Tahapan Pendirian BUMDes:

I. Pemdes dan masyarakat bersepakat mendirikan BUMDes

Gagasan awal pendirian BUMDes apakah bersumber dari perorangan atau kelompok masyarakat harus dibahas di dalam rembug desa. Beberapa aktivitas yang perlu dilakukan dalam menyiapkan pendirian BUMDes meliputi:

ü Melakukan rembug desa guna membuat kesepakatan pendirian

BUMDes;

ü Melakukan identifikasi potensi dan permintaan terhadap produk

(barang dan jasa) yang akan ditawarkan BUMDes;

ü Menyusun AD/ART;

ü Mengajukan legalisasi badan hukum ke notaris untuk memperoleh pengesahan.

Seluk Beluk AD-ART

a. Arti Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga dan fungsinya

AD-ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah

ditetapkan bersama. Sifat dari AD-ART adalah mengikat bagi setiap komponen organisasi dan bersifat melindungi kepentingan bersama.

b. Perbedaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Anggaran Dasar

Anggaran Dasar (AD) adalah peraturan tertulis memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok saja dalam organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan serta menyusun aturan-aturan lain. Biasanya disusun sebelum kepengurusan terbentuk.

Langkah Penyusunan Anggaran Dasar (AD):

• Pemdes mengundang masyarakat, pimpinan atau pengurus lembaga-lembaga masyarakat desa, dan tokoh masyarakat untuk merancang AD.

• Pemdes membentuk Tim Perumus (dengan melibatkan golongan miskin/kurang mampu dan perempuan dalam tim)

• Tim Perumus menggali aspirasi dan merumuskan pokok-

pokok aturannya dalam bentuk draft AD

• Pemdes melakukan pertemuan desa untuk membahas draft

• Pemdes membuat Berita Acara Pengesahan draft AD

menjadi AD

• Penyusunan dan Pembentukan Pengelola BUMDes

• Pemdes membuat Berita Acara pembentukan dan penetapan pengelola BUMDes.

Anggaran Rumah Tangga (ART)

Anggaran Rumah Tangga adalah aturan tertulis, sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi. Biasanya disusun setelah pengelola terbentuk, dan disyahkan melalui rapat anggota.

Langkah Penyusunan Anggaran Rumah Tangga (ART):

1. Pengelola mengundang masyarakat pengguna,

kelembagaan desa, pemerintah desa dan tokoh masyarakat.

2. Membentuk tim perumus (golongan miskin dan perempuan dilibatkan).

3. Tim perumus menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturannya dalam bentuk draft ART.
4. Rembug Desa untuk membahas draft ART

5. Dibuat berita acara pengesahan draft ART menjadi ART

II. Pengelolaan BUMDes dan Persyaratan Pemegang Jabatan

a. BUMDes harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya. Bagi pemegang jabatan manajer setidak-tidaknya memiliki pengalaman kerja di lembaga yang bertujuan mencari keuntungan. Latar belakang pendidikan minimal SMU atau sederajat.

b. Bagi pemegang jabatan Bagian Keuangan, Bendahara dan Sekretaris diutamakan berasal dari sekolah kejuruan (SMK/SMEA) atau D III bidang akuntansi dan sekretaris. Latar belakang pendidikan bagi pemegang jabatan ini penting agar dapat menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan tuntutan pekerjaan.

c. Bagi karyawan diutamakan memiliki latar belakang minimal SMP. Ini disebabkan mereka harus mampu menyusun laporan aktivitas BUMDes yang berkaitan dengan pekerjaannya. Seperti pada contoh karyawan di Unit Jasa Perdagangan, mereka harus menyusun laporan barang- barang yang terjual dan sisa barang di toko atau di gundang setiap periode tertentu (3 bulanan atau 6 bulan sekali). Perlu disusun adanya job desk/deskripsi tanggungjawab dan wewenang pada masing-masing lini organisasi, sebagai panduan kerja.

d. Kegiatan yang bersifat lintas desa perlu dilkukan koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Desa dalam pemanfaatkan sumber-sumber ekonomi, misalnya sumber air bagi air minum dll.

e. Kerjasama dengan Pihak Ketiga oleh Pengelola harus dengan konsultasi dan persetujuan Dewan Komisaris BUMDes.

f. Dalam kegiatan harian maka pengelola harus mengacu pada tata aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam AD/ART BUMDes, serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUMDes.

g. Pengelolaan harus transparan/ terbuka sehingga ada mekanisme chek and balance baik oleh Pemerintahan Desa maupun masyarakat.

h. Perlu disusun Rencana-rencana pengembangan usaha.

III. Monitoring dan evaluasi

a. Dibuat Mekanisme / Prosedur Pengawasan

b. Untuk keperluan pengawasan, disamping dilakukan oleh Dewan Komisaris bisa ditambah unsur dari Pemerintah Kabupaten. Sebab Pemerintah Kabupaten juga berperan untuk memfasilitasi usaha BUMDes.

c. Proses monitoring dilakukan secara berkelanjutan, sehingga bisa memantau kegiatan BUMDes secara baik. Evaluasi dilakukan per-triwulan atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu sesuai ketentuan AD/ ART.

IV. Pertanggungjawaban Pengelola

Dalam proses pertanggungjawabaan pengelolaan BUMDes, maka disarikan, sebagai berikut:

a. Setiap akhir periode tahun anggaran, pengelola wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam forum musyawarah desa yang menghadirkan elemen Pemerintahan Desa, elemen masyarakat serta seluruh kelengkapan struktur organisasi BUMDes.

b. Laporan Pertanggungjawaban, antara lain memuat:

§ Laporan Kinerja Pengelola selama satu periode/ Tahunan

§ Kinerja Usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, indikator keberhasilan dsb.

§ Laporan Keuangan termasuk Rencana PembagianLaba Usaha
· Rencana-rencana Pengembangan Usaha yang belum terealisasi

Proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya evaluasi tahunan serta upaya-upaya pengembangan kedepan.

· Mekanisme dan Tata Tertib Pertanggungjawaban ini disesuaikan dengan AD-ART.

Karakteristik BUMDes:

1. Berbentuk Badan Hukum

2. Berusaha di bidang perekonomian (jasa, manufaktur, dan perdagangan)

3. Modal terdiri dari penyertaan Pemdes dan penyertaan masyarakat dengan perbandingan 51% dan 49%.

4. Menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa

5. Menjadi salah satu sumber pendapatan Desa.

6. Memberikan layanan pada masyarakat.

Usaha yang dapat dijalankan melaui BUMDes antara lain:

	1. Pasar desa		7. Simpan pinjam
	2. Waserda		8. Sumber air
	3. Transportasi		9. Obyek wisata desa
	4. Home industri		10. Kerajinan rakyat
	5. Perikanan darat		11. Peternakan
	6. Pertanian		12. Agroindustri

Mempertahankan dan Mengembangkan Usaha Yang Ada
Untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha yang sudah ada, perlu dilakukan identifikasi terhadap kinerjanya dan prospek kedepan. Misalnya:

1. Bagaimana perkembangan omzet penjualan dalam setiap periode (bulanan/ tahunan)?

2. Bagaimana perolehan laba/rugi pada setiap periode

(bulanan/tahunan)?

3. Bagaimana kondisi barang/jasa yang diusahakan (kuantitas,

kualitas, keragaman pilihan, dll)?

4. Bagaimana sistem pelayanannya kepada konsumen?

5. Upaya promosi apa saja yang sudah dilakukan?

6. Di mana letak lokasi usahanya?

7. Mungkinkah suatu unit usaha melakukan ekspansi?

8. Dan lain-lain.

Bila perkembangan omzet penjualan lambat atau perputaran barang/jasa rendah, berarti unit usaha tersebut ada masalah. Masalah inilah yang harus segera diatasi agar omzet penjualan bisa meningkat. Tugas mengevaluasi kinerja unit usaha ini adalah menjadi tanggungjawab manajer unit usaha beserta pengurus BUMDes. Penting untuk diperhatikan adalah saran dari Pengawas dan Dewan Komisaris pada saat laporan pertanggungjawaban BUMDes di forum rembug desa.

Merintis Unit Usaha Baru Di BUMDes

BUMDes dapat berfungsi mewadahi berbagai usaha yang dikembangkan di pedesaan. Oleh karena itu, di dalam BUMDes dapat terdiri dari beberapa unit usaha berbeda-beda. Ini sebagaimana ditunjukkan pada contoh struktur organisasi BUMDes yang memiliki 3 unit usaha yaitu Unit Perdagangan, Unit Jasa Keuangan, dan Unit Produksi. Unit usaha yang berada di dalam BUMDes secara umum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Unit Jasa Keuangan, misalnya menjalankan usaha simpan pinjam.

2. Unit usaha sektor riil/ekonomi, misalnya menjalankan usaha pertokoan atau waserda, foto copy, sablon, home industri, pengelolaan taman wisata desa, peternakan, perikanan, pertanian, dll

Merintis Unit Usaha Baru

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk merintis unit usaha baru adalah sbb:

1. Menentukan siapa konsumen sasarannya (target pasarnya)

2. Melakukan identifikasi kebutuhan, keinginan dan daya belinya

3. Melayani salah satu kebutuhan dan keinginannya yang bersifat jangka panjang dan menguntungkan

4. Mendirikan unit usaha untuk memenuhi kebutuhan pasar tersebut, misalnya:

a) Bila kebutuhan utama konsumen sasaran adalah sarana transportasi, maka dibuka unit usaha jasa transportasi.

b) Bila kebutuhan utama konsumen sasaran adalah kebutuhan sehari-hari, maka dirikan unit waserda atau minimarket.

c) Bila kebutuhan utama konsumen sasaran adalah bahan baku untuk memproduksi tahu/tempe, maka dibuka unit usaha yang melayani kebutuhan kedelai dengan kualitas sebagaimana yang diinginkan

5. Usaha promosi dalam bentuk selebaran, papan pengumuman atau pemberitahuan melalui kendaraan keliling perlu dilakukan. Tujuan dari promosi adalah menginformasikan kepada konsumen sasaran berkenaan dengan penyediaan barang atau jasa yang mereka butuhkan dan inginkan.

6. Perlu dibuat perhitungan yang seksama menyangkut tingkat pengembalian modal usaha yang digunakan. Sehingga pengelola dan Dewan Komisaris dapat mengetahui pada tahun keberapa usahanya mulai berbuah atau menghasilkan keuntungan dan modalnya sudah kembali.

7. Pelayanan yang baik, bersahabat dan ramah harus dijadikan sebagai landasan dalam menjalin kerjasama dengan para konsumen. Sebab bagi usaha yang mencari keuntungan loyalitas konsumen harus dipertahankan supaya mereka menjadi pelanggan tetap. Sehingga produk-produk yang ditawarkan ke pasar akan selalu terjual.

8. Pendirian usaha baru yang memiliki kesamaan dengan usaha yang sudah dijalankan oleh masyarakat sebaiknya dihindari agar tidak terjadi persaingan dan perebutan pasar. Ini penting disadari mengingat jumlah konsumen di pedesaan umumnya tidak cukup besar. Jika BUMDes membuka usaha yang sudah dijalankan masyarakat dan berakibat berkurangnya omzet penjualan masyarakat dimungkinkan akan menimbulkan persoalan baru.

9. Untuk penjualan produk-produk yang dipengaruhi oleh musim, seperti penjualan pakaian, sandal, sepatu dan sejenisnya penting untuk selalu memperhatikan perubahan mode. Jika tidak dilakukan

besar kemungkinan pr oduknya tidak diminati oleh pasar. Untuk itu,diperlukan inovasi baru atau selalu mewaspadai perubahan yang terjadi di masyarakat.

Sumber :

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL